Aksi Damai Warga Pinang GS & Teluk Nilap Bersama PT PHR, Tuntut Perbaikan Jalan dan Tenaga Kerja Lokal

-
Kubu Babussalam – 8 Desember 2025. Masyarakat dari Pinang GS dan Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, menggelar aksi damai bersama perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Aksi ini berlangsung kondusif dan menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan perusahaan terkait sejumlah aspirasi penting dari masyarakat sekitar wilayah operasi.

Aksi ini juga mendapat dukungan langsung dari Anggota DPRD, Bapak Zahrul Saupi, yang hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan suara warga dapat disampaikan secara resmi ke tingkat legislatif.

Pak Zahrul Saupi menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dan kesempatan kerja yang adil adalah hal yang wajar dan patut diperjuangkan secara konstitusional.



Tuntutan Utama Masyarakat: Perbaikan Jalan & Prioritas Tenaga Kerja Lokal

Dalam aksi damai tersebut, warga menyampaikan dua tuntutan utama:

1. Perbaikan Infrastruktur Jalan

Masyarakat meminta PT PHR dan pihak terkait untuk memberikan perhatian terhadap kondisi jalan yang menjadi akses utama warga.
Beberapa ruas jalan di sekitar area operasional dinilai sudah mengalami kerusakan, sehingga menyulitkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, termasuk akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Warga berharap ada program peningkatan jalan, baik perbaikan rutin maupun pembangunan jangka panjang yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Anggota DPRD Zahrul Saupi menegaskan siap mengawal langsung aspirasi ini ke tingkat pemerintah daerah agar masuk dalam program prioritas pembangunan.


---

2. Penggunaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal

Tuntutan kedua adalah prioritas bagi tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
Warga menilai bahwa keberadaan perusahaan besar di wilayah mereka seharusnya memberi manfaat nyata dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal.

Harapannya, PT PHR dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi pemuda desa, memberikan pelatihan, serta mengutamakan pekerja dari daerah sekitar operasi.

Pak Zahrul Saupi juga mendorong agar PT PHR lebih transparan dalam proses rekrutmen tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang adil.


---

Aksi Berlangsung Damai dan Dialog Terbuka

Aksi yang digelar pada hari Senin tersebut berjalan dengan tertib, aman, dan penuh musyawarah.
Perwakilan PT PHR hadir untuk berdialog langsung dengan masyarakat dan menerima daftar tuntutan yang telah disusun oleh perwakilan desa.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Zahrul Saupi bertindak sebagai penengah, mendorong dialog yang sehat antara masyarakat dan perusahaan agar tidak terjadi konflik.

Pihak perusahaan menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi warga melalui mekanisme internal serta menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pemerintah kecamatan dan perwakilan masyarakat.


---

Harapan Masyarakat ke Depan

Warga Desa Pinang GS dan Desa Teluk Nilai berharap aksi damai ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Masyarakat juga berharap dukungan DPRD melalui Zahrul Saupi dapat menjadi jembatan resmi agar aspirasi mereka benar-benar sampai ke pemerintah daerah dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang nyata.

Dengan adanya dialog terbuka dan respon positif dari berbagai pihak, diharapkan hubungan harmonis antara perusahaan dan warga dapat terus terjaga demi kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Kubu Babussalam.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masalah Bangunan Ruko KDMP: Tantangan Bagi PENGURUS dan Harapan Masyarakat Desa, November 2025

-
Gambar
Pembangunan Ruko KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) di beberapa wilayah kini menjadi perhatian masyarakat. Bangunan ruko yang seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, UMKM, dan layanan masyarakat justru menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pemanfaatannya. Banyak warga berharap agar pembangunan ruko ini bisa segera diselesaikan dan difungsikan sesuai tujuan awal. 1. Kendala Pembangunan yang Belum Tuntas Beberapa masalah utama yang sering muncul pada pembangunan Ruko KDMP antara lain: • Progres pembangunan yang terhenti Beberapa ruko terlihat mangkrak atau tidak dilanjutkan pembangunannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kelanjutan proyek. • Keterbatasan anggaran Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terbatasnya dana pembangunan. Tanpa dukungan tambahan, ruko tidak bisa diselesaikan secara optimal. • Administrasi dan perizinan Masalah administrasi seperti perizinan atau koordinasi antar pihak juga bisa membuat pembangunan terhambat. • Ku...
Baca selengkapnya

Dugaan Ketidaktransparanan Penggunaan Dana BUMDes Rantau Panjang Kiri

-
Gambar
Rantau Panjang Kiri, Januari 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga menilai pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes tidak transparan serta minim keterbukaan kepada publik. Dugaan tersebut disampaikan oleh warga Dusun Rantau Panjang Kiri yang mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait realisasi kegiatan maupun laporan keuangan BUMDes. Tidak adanya informasi yang jelas dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Menurut keterangan warga kepada awak media pada Kamis, 22 Januari 2026, terdapat dugaan bahwa pengurus BUMDes telah membagikan sejumlah dana kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Rantau Panjang Kiri. Pembagian dana tersebut diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BUMDes yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan dana BUMDes lama yang hingga kini tid...
Baca selengkapnya

PT PHR Tidak Menyetujui Pembangunan Jalan Lintas Kubu 10 Km, Masyarakat Tetap Bertahan pada Tuntutan

-
Gambar
Rokan Hilir – Hasil akhir pertemuan antara pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jum'at 19 Desember 2025 dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, berujung pada belum tercapainya kesepakatan terkait pembangunan jalan lintas Kubu. Dalam pertemuan tersebut, PT PHR menyatakan tidak menyetujui permintaan pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer dan hanya menyanggupi pembangunan sepanjang 4 kilometer. Keputusan ini menuai kekecewaan dari masyarakat dua kecamatan tersebut. Pasalnya, warga sejak awal secara tegas menyampaikan tuntutan agar pembangunan jalan dilakukan secara penuh sepanjang 10 kilometer, sesuai dengan kebutuhan akses utama masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. PHR Hanya Sanggup Bangun 4 Km Dalam pemaparan pihak PT PHR, keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis menjadi alasan utama mengapa perusahaan hanya mampu merealisasikan pembangunan jalan sepanjang 4 km. Pihak perusahaan menyebutkan bahwa komi...
Baca selengkapnya