Postingan

Menampilkan postingan dengan label BUMDes

Dugaan Ketidaktransparanan Penggunaan Dana BUMDes Rantau Panjang Kiri

Gambar
Rantau Panjang Kiri, Januari 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga menilai pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes tidak transparan serta minim keterbukaan kepada publik. Dugaan tersebut disampaikan oleh warga Dusun Rantau Panjang Kiri yang mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait realisasi kegiatan maupun laporan keuangan BUMDes. Tidak adanya informasi yang jelas dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Menurut keterangan warga kepada awak media pada Kamis, 22 Januari 2026, terdapat dugaan bahwa pengurus BUMDes telah membagikan sejumlah dana kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Rantau Panjang Kiri. Pembagian dana tersebut diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BUMDes yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan dana BUMDes lama yang hingga kini tid...

Dugaan Dana Bantuan BUMDes di Rokan Hilir Tak Tepat Sasaran, Warga Pertanyakan Pengawasan

Gambar
Rokan Hilir, 14 Januari 2026 – Pengelolaan bantuan dana untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sorotan masyarakat. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa tersebut diduga tidak tepat sasaran dan dinilai hanya menguntungkan individu tertentu. Seorang warga di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, yang enggan disebutkan identitasnya, menyampaikan kepada awak media bahwa bantuan dana BUMDes selama ini tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dana yang digelontorkan setiap tahun terkesan hanya formalitas tanpa hasil yang jelas. “Bantuan dana untuk BUMDes selama ini seperti sia-sia. Kami sebagai warga tidak pernah melihat apa yang dikerjakan oleh pengelola BUMDes. Usahanya tidak jelas dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ungkapnya. Diduga Tidak Tepat Sasaran dan Minim Transparansi Warga tersebut menilai bahwa pengelolaan dana BUMDes di sejumlah desa di Kabupaten Rokan Hilir k...