Dugaan Dana Bantuan BUMDes di Rokan Hilir Tak Tepat Sasaran, Warga Pertanyakan Pengawasan

-

Rokan Hilir, 14 Januari 2026 –
Pengelolaan bantuan dana untuk modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sorotan masyarakat. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa tersebut diduga tidak tepat sasaran dan dinilai hanya menguntungkan individu tertentu.
Seorang warga di Kecamatan Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, yang enggan disebutkan identitasnya, menyampaikan kepada awak media bahwa bantuan dana BUMDes selama ini tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, dana yang digelontorkan setiap tahun terkesan hanya formalitas tanpa hasil yang jelas.
“Bantuan dana untuk BUMDes selama ini seperti sia-sia. Kami sebagai warga tidak pernah melihat apa yang dikerjakan oleh pengelola BUMDes. Usahanya tidak jelas dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ungkapnya.
Diduga Tidak Tepat Sasaran dan Minim Transparansi
Warga tersebut menilai bahwa pengelolaan dana BUMDes di sejumlah desa di Kabupaten Rokan Hilir kurang transparan. Hingga kini, masyarakat mengaku tidak pernah menerima laporan terbuka mengenai penggunaan dana, jenis usaha yang dijalankan, maupun hasil yang diperoleh dari BUMDes.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, mengingat bantuan dana untuk modal BUMDes telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
“Kalau memang BUMDes berjalan, tentu ada laporan dan hasilnya bisa dilihat. Tapi kenyataannya, warga tidak tahu apa-apa,” tambahnya.
Pengawasan Inspektorat dan Kejaksaan Dipertanyakan
Hal yang paling membingungkan bagi warga, lanjutnya, adalah tidak pernah adanya pemeriksaan atau inspeksi mendadak (sidak) dari pihak Inspektorat maupun Kejaksaan terhadap pengelolaan BUMDes di desa-desa.
Warga menilai kondisi tersebut seolah-olah menunjukkan tidak adanya permasalahan, meskipun dana bantuan terus dikucurkan setiap tahun.
“Kenapa BUMDes tidak pernah diperiksa? Padahal sudah bertahun-tahun bantuan dana selalu ada. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” ujarnya.
Bahkan, warga juga menyoroti gaya hidup pengelola BUMDes yang dinilai semakin mencolok, sehingga menimbulkan dugaan bahwa dana BUMDes lebih banyak dinikmati secara pribadi daripada dimanfaatkan untuk kepentingan desa.
Harapan Warga: Audit dan Keterbukaan
Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir berharap agar Inspektorat, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dapat melakukan pengawasan, audit, serta pemeriksaan secara menyeluruh dan transparan terhadap pengelolaan dana BUMDes.
Warga juga meminta agar pengelola BUMDes ke depan lebih terbuka kepada masyarakat, dengan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha secara rutin agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah warga desa.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola BUMDes maupun instansi terkait di Kabupaten Rokan Hilir belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Lokasi: Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masalah Bangunan Ruko KDMP: Tantangan Bagi PENGURUS dan Harapan Masyarakat Desa, November 2025

-
Gambar
Pembangunan Ruko KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) di beberapa wilayah kini menjadi perhatian masyarakat. Bangunan ruko yang seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, UMKM, dan layanan masyarakat justru menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pemanfaatannya. Banyak warga berharap agar pembangunan ruko ini bisa segera diselesaikan dan difungsikan sesuai tujuan awal. 1. Kendala Pembangunan yang Belum Tuntas Beberapa masalah utama yang sering muncul pada pembangunan Ruko KDMP antara lain: • Progres pembangunan yang terhenti Beberapa ruko terlihat mangkrak atau tidak dilanjutkan pembangunannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kelanjutan proyek. • Keterbatasan anggaran Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terbatasnya dana pembangunan. Tanpa dukungan tambahan, ruko tidak bisa diselesaikan secara optimal. • Administrasi dan perizinan Masalah administrasi seperti perizinan atau koordinasi antar pihak juga bisa membuat pembangunan terhambat. • Ku...
Baca selengkapnya

Dugaan Ketidaktransparanan Penggunaan Dana BUMDes Rantau Panjang Kiri

-
Gambar
Rantau Panjang Kiri, Januari 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga menilai pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes tidak transparan serta minim keterbukaan kepada publik. Dugaan tersebut disampaikan oleh warga Dusun Rantau Panjang Kiri yang mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait realisasi kegiatan maupun laporan keuangan BUMDes. Tidak adanya informasi yang jelas dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Menurut keterangan warga kepada awak media pada Kamis, 22 Januari 2026, terdapat dugaan bahwa pengurus BUMDes telah membagikan sejumlah dana kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Rantau Panjang Kiri. Pembagian dana tersebut diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BUMDes yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan dana BUMDes lama yang hingga kini tid...
Baca selengkapnya

PT PHR Tidak Menyetujui Pembangunan Jalan Lintas Kubu 10 Km, Masyarakat Tetap Bertahan pada Tuntutan

-
Gambar
Rokan Hilir – Hasil akhir pertemuan antara pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jum'at 19 Desember 2025 dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, berujung pada belum tercapainya kesepakatan terkait pembangunan jalan lintas Kubu. Dalam pertemuan tersebut, PT PHR menyatakan tidak menyetujui permintaan pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer dan hanya menyanggupi pembangunan sepanjang 4 kilometer. Keputusan ini menuai kekecewaan dari masyarakat dua kecamatan tersebut. Pasalnya, warga sejak awal secara tegas menyampaikan tuntutan agar pembangunan jalan dilakukan secara penuh sepanjang 10 kilometer, sesuai dengan kebutuhan akses utama masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. PHR Hanya Sanggup Bangun 4 Km Dalam pemaparan pihak PT PHR, keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis menjadi alasan utama mengapa perusahaan hanya mampu merealisasikan pembangunan jalan sepanjang 4 km. Pihak perusahaan menyebutkan bahwa komi...
Baca selengkapnya