Kepsek SDN 017 Bagan Punak Meranti Blokir Wartawan, Kadisdik dan Tim BOS Bungkam

-


ROKAN HILIR – Klaim realisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana SDN 017 Bagan Punak Meranti senilai Rp390 juta sepanjang tahun 2023–2025 kini berhadapan langsung dengan fakta di lapangan. Kondisi fisik sekolah terlihat rusak dan tidak terawat, jauh dari gambaran sekolah yang telah menghabiskan ratusan juta rupiah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hasil pantauan di lokasi menunjukkan dinding sekolah tampak kumuh dan kotor, plafon rusak serta bocor, dan sejumlah fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar berada dalam kondisi memprihatinkan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius: ke mana aliran dana pemeliharaan tersebut direalisasikan?
Alih-alih memberikan klarifikasi, pihak sekolah justru memilih menutup akses informasi. Kepala SDN 017 Bagan Punak Meranti dilaporkan memblokir kontak wartawan porosnusantara.co.id. Sikap serupa juga dilakukan oleh Tim BOS sekolah. Berbagai upaya konfirmasi telah dilakukan, namun tidak satu pun pertanyaan dijawab.
Sikap bungkam ini tidak hanya terjadi di tingkat sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang dimintai tanggapan terkait temuan tersebut hingga kini juga tidak memberikan respons. Padahal, dinas pendidikan memiliki fungsi pengawasan langsung terhadap pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan.
Tertutupnya akses informasi publik ini justru memunculkan kecurigaan baru. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengelolaan Dana BOS terlihat absen. Padahal, dana tersebut bersumber dari keuangan negara dan wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Sebelumnya, Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir sempat menyampaikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran pemeliharaan SDN 017 Bagan Punak Meranti. Namun klarifikasi tersebut kini dipertanyakan, menyusul terungkapnya kondisi riil bangunan sekolah yang tidak sejalan dengan laporan realisasi anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak satu pun pejabat terkait bersedia menjelaskan kontradiksi antara keterangan Tim BOS, pihak sekolah, dan kondisi fisik bangunan di lapangan. Keheningan ini justru memperkuat dugaan adanya praktik pengelolaan Dana BOS yang tidak transparan.
Publik pun mendesak Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh. Tanpa penelusuran independen, Dana BOS berpotensi bergeser dari instrumen peningkatan mutu pendidikan menjadi ruang gelap yang rawan disalahgunakan.

MS melaporkan.
Lokasi: Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masalah Bangunan Ruko KDMP: Tantangan Bagi PENGURUS dan Harapan Masyarakat Desa, November 2025

-
Gambar
Pembangunan Ruko KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) di beberapa wilayah kini menjadi perhatian masyarakat. Bangunan ruko yang seharusnya menjadi pusat kegiatan ekonomi, UMKM, dan layanan masyarakat justru menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pemanfaatannya. Banyak warga berharap agar pembangunan ruko ini bisa segera diselesaikan dan difungsikan sesuai tujuan awal. 1. Kendala Pembangunan yang Belum Tuntas Beberapa masalah utama yang sering muncul pada pembangunan Ruko KDMP antara lain: • Progres pembangunan yang terhenti Beberapa ruko terlihat mangkrak atau tidak dilanjutkan pembangunannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kelanjutan proyek. • Keterbatasan anggaran Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terbatasnya dana pembangunan. Tanpa dukungan tambahan, ruko tidak bisa diselesaikan secara optimal. • Administrasi dan perizinan Masalah administrasi seperti perizinan atau koordinasi antar pihak juga bisa membuat pembangunan terhambat. • Ku...
Baca selengkapnya

Dugaan Ketidaktransparanan Penggunaan Dana BUMDes Rantau Panjang Kiri

-
Gambar
Rantau Panjang Kiri, Januari 2026 — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri menuai sorotan tajam dari masyarakat. Sejumlah warga menilai pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes tidak transparan serta minim keterbukaan kepada publik. Dugaan tersebut disampaikan oleh warga Dusun Rantau Panjang Kiri yang mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan resmi terkait realisasi kegiatan maupun laporan keuangan BUMDes. Tidak adanya informasi yang jelas dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Menurut keterangan warga kepada awak media pada Kamis, 22 Januari 2026, terdapat dugaan bahwa pengurus BUMDes telah membagikan sejumlah dana kepada Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Rantau Panjang Kiri. Pembagian dana tersebut diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) pengelolaan dana BUMDes yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan kejelasan dana BUMDes lama yang hingga kini tid...
Baca selengkapnya

PT PHR Tidak Menyetujui Pembangunan Jalan Lintas Kubu 10 Km, Masyarakat Tetap Bertahan pada Tuntutan

-
Gambar
Rokan Hilir – Hasil akhir pertemuan antara pihak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jum'at 19 Desember 2025 dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, berujung pada belum tercapainya kesepakatan terkait pembangunan jalan lintas Kubu. Dalam pertemuan tersebut, PT PHR menyatakan tidak menyetujui permintaan pembangunan jalan sepanjang 10 kilometer dan hanya menyanggupi pembangunan sepanjang 4 kilometer. Keputusan ini menuai kekecewaan dari masyarakat dua kecamatan tersebut. Pasalnya, warga sejak awal secara tegas menyampaikan tuntutan agar pembangunan jalan dilakukan secara penuh sepanjang 10 kilometer, sesuai dengan kebutuhan akses utama masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. PHR Hanya Sanggup Bangun 4 Km Dalam pemaparan pihak PT PHR, keterbatasan anggaran dan pertimbangan teknis menjadi alasan utama mengapa perusahaan hanya mampu merealisasikan pembangunan jalan sepanjang 4 km. Pihak perusahaan menyebutkan bahwa komi...
Baca selengkapnya